Ronde Pertama Duel Jokowi Murdaya Poo
.
Senin, 18 November 2013
Kalau kita omong jujur, JIExpo (Jakarta International Expo) kurang ajar. DKI itu disuruh menyiapkan anggaran untuk sewa ruangan. Gila nggak?” Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontar kalimat itu dengan emosi. Persiapan menjelang pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) mengingatkan Ahok pada peristiwa setengah tahun lalu. Ahok geram disodori anggaran yang diajukan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) untuk ikut di Pekan Raya Jakarta 2013. Pemprov dianggarkan bayar Rp4 miliar untuk ikut acara itu. Ahok pun langsung mencoret usulan itu. Ternyata kegeraman Ahok tidak berhenti di sini. Tak lama kemudian pria yang pernah menjadi anggota Panja Monitoring Aset Negara Komisi II DPR ini mendapat laporan jika PT Jakarta International Expo (PT JIExpo), pemegang hak pengelolaan PRJ tidak pernah memenuhi undangan Pemprov untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Padahal sebagai pemegang 13,125% saham JIExpo, Pemprov DKI berhak tahu atas kinerja perusahaan yang menguasai lahan negara seluas 44 hektare di Kemayoran, Jakarta Pusat ini. JIExpo juga tidak pernah membagi sisa keuntungan (dividen) atas pengelolaan PRJ. Saat memimpin Jakarta, Sutiyoso, juga pernah mempermasalahkan hal ini. Namun protesnya diabaikan karena Pemprov hanyalah minoritas. “Kita kan hanya beberapa persen saja, tetapi saya sering ngomel tentang hal itu,” ujar mantan Pangdam Jaya ini kepada majalah detik.
Namun Ahok tidak mau hanya ngomel. Mantan Bupati Belitung ini, langsung memerintahkan stafnya mengirim surat ke perusahaan yang dikomandani Murdaya Poo itu. Ia meminta digelar RUPS. Namun permintaan baru dipenuhi akhir Maret. Sebelumnya Poo selalu mengabaikan permintaan Kebon Sirih untuk menggelar RUPS. Setelah lima tahun absen, RUPS JIExpo akhirnya digelar Kamis 28 Maret 2013. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dipimpin Komisaris Utama JIExpo, Murdaya W. Poo. Ia membawa pasukan lengkap, yang jumlahnya konon mencapai puluhan orang. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta diwakili Ahok, yang didampingi Asisten Sekretaris Daerah DKI bidang Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri Saleh, Kepala Biro Perekonomian Adi Ariantara, serta Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Catur Laswanto. Sempat terjadi perdebatan alot dalam pertemuan yang berlangsung selama dua setengah jam itu. Awalnya JIExpo bersikeras tidak mau membagikan dividen, dengan alasan butuh dana untuk pengembangan.
JIExpo juga bersikeras menolak memberikan lahan pameran gratis kepada Pemprov DKI dengan alasan langkah ini akan ditiru pemegang saham lain. “Kalau DKI minta dibebaskan, nanti pemegang saham yang lain minta juga bagaimana?” cerita Ahok menirukan alasan Poo saat itu. Saking kesalnya, Ahok konon sampai berucap bahwa di luar ia memang kenal baik dengan Poo. Ia bahkan memanggil suami Hartati Murdaya itu “Om”. Namun untuk urusan pemerintahan, Ahok bersikap tegas. Sumber majalah detik yang hadir dalam RUPS menuturkan, mendengar pernyataan Ahok ini, wajah Poo dan pasukannya langsung berkerut. “Bulu kuduk saya sampai meremang melihat ketegasan Pak Ahok,” ujarnya.
Namun pihak PT JIExpo menampik ada ketegangan di RUPS bulan Maret lalu. Hanya saja Poo bersedia membagikan dividen sebesar Rp1,312 miliar. Angka ini merupakan 13,125% dari total dividen yang dibagi Rp10 miliar. Sedangkan total laba yang diraih JIExpo pada 2012 mencapai Rp29 miliaran. Tak hanya itu, Poo akhirnya juga bersedia menggratiskan bea sewa bagi Pemprov DKI Jakarta yang semula dikenai Rp1,2 miliar untuk ruang seluas 1.000
meter persegi di Hall B1. Namun diskon ini hanya berlaku tahun ini saja.
“Untuk ke depan, Pak Poo mengatakan akan dibicarakan nanti,” ujar Ralph Scheunemann, Direktur Marketing PT JIExpo kepada majalah detik. Poo luluh setelah Ahok mengancam akan melarang seluruh jajarannya ikut PRJ. Saat RUPS ditutup pukul 15.30 WIB, pihak JIExpo menolak rekaman rapat penting ini dipublikasikan.
Hal ini biasa dilakukan Ahok jika bertemu orang penting. Namun Poo memegang janjinya. Dividen sebesar Rp1,3 miliar disetor ke kas Pemprov DKI pada 25 April 2013.
Masalah tidak berhenti di sini. Menjelang PRJ dibuka pada 10 Juni 2013, Jokowi menerima pengaduan dari 12 pedagang kerak telor yang mengaku tidak mendapat akses untuk ikut pesta rakyat Jakarta ini. Saat meninjau arena PRJ Kemayoran, Jokowi sempat berbincang dengan salah satu pedagang. Jokowi pun iba pada pedagang bernama Sobari, yang tidak mendapat tempat di arena PRJ tapi tetap harus bayar ratusan ribu rupiah. “Ya kalian sudah tahulah, mereka pikirnya cuma untung padahal seharusnya konsep ini kan untuk kegembiraan rakyat,” ujar Jokowi menyindir. Jokowi menilai PRJ kian jauh dari roh awalnya
sebagai pesta rakyat. Hanya mereka yang sanggup membayar puluhan juta rupiah yang bisa ikut pesta rakyat ini. Lahan yang disediakan untuk usaha kecil menengah (UKM), dinilai sangat kurang. Mantan Wali Kota Solo itu juga menilai harga tiket kemahalan. Tahun ini, memang JIExpo menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp25.000 di hari kerja dan Rp30.000 di akhir pekan. Sedangkan parkir dipatok Rp10.000 (motor) dan Rp20.000 (mobil).
Untuk mengembalikan roh PRJ sebagai pesta rakyat, Jokowi-Ahok berniat mengambil alih penyelenggaraan PRJ dari JIExpo. Lokasi penyelenggaraan akan dipindah ke Monas. Untuk itu, Pemprov bersiap merevisi Perda No. 12/1991 yang menetapkan penyelenggaraan PRJ di Kemayoran. Ancaman ini membuat JIExpo gusar. PRJ merupakan sumber utama fulus yang mengalir ke kas mereka. Murdaya Poo pun mengiba ke Pemprov untuk bersedia duduk satu meja. Namun, Jokowi menolak. Setelah berkali-kali mengajukan permintaan, akhirnya Murdaya Poo yang didampingi calon penggantinya, Prajna Poo dan Direktur Marketing Ralph Scheunemann diterima Ahok.
Namun sumber majalah detik menyebut, saat itu Ahok sudah ogah-ogahan. Bahkan saat pihak Poo bertanya, “Apakah pertemuan ini akan direkam?” Ahok menjawab, “Tak perlu karena kasetnya habis”. Saat pertemuan berlangsung, ayah dua anak ini malah asyik memainkan BB-nya. Ia hanya senyumsenyum sambil sesekali minum air putih di mejanya, saat Murdaya Poo memaparkan apa yang telah dilakukan JIExpo selama ini dan rencana ke depan. Tak ada tanggapan apa pun yang keluar dari mulut Ahok saat itu.
“Yang dibutuhkan mereka berdua (Jokowi dan Ahok, red) itu transparansi. Itu terkait pernyataan JIExpo yang mengaku rugi terus. Kalau rugi, ruginya berapa? Logikanya mereka berdua kan pengusaha. Kalau rugi kenapa diteruskan?” ujar sumber yang dekat dengan Ahok itu.
Melihat reaksi Ahok, Poo akhirnya mengakhiri penjelasannya. Pertemuan ini hanya berlangsung satu jam. Sikap apatis Ahok diartikan JIExpo sebagai penerimaan. “Positif sekali sebetulnya. Kita jelaskan komposisi swasta dan UKM 60:40, lalu kita jelaskan juga pihak swasta bisa sangat mendukung UKM sehingga terjadi transaksi, ada win-win solution-lah” papar Ralph tentang pertemuan itu. Padahal diam-diam Jokowi-Ahok tengah mengumpulkan amunisi untuk ‘merebut’ hak Pemprov DKI. Di saat yang sama, disiapkan pesta rakyat di Silang Monas. Gelaran yang diharapkan menjadi embrio bagi Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Monas. Jokowi-Ahok tampaknya tidak ingin memaksakan kehendaknya pada JIExpo. Mereka memilih jalan tengah. “Enggak apa-apa yang ini sebagai pameran dagang. Nanti pesta rakyat Jakartanya kita adakan,” kata Jokowi usai pembukaan PRJ. (Ami/iye)
Sumber : Majalah Detik
reporter: monique shintami, hans
henricus, isfari hikmat, Bahtiar rifai
illustrasi: kiagoes
0 komentar:
Posting Komentar